IWO: Politik Hukum Pemerintah Belum Berpihak Kepada Kemerdekaan Pers

Jakarta — Ahli hukum Pers Dr. Ibnu Mazjah,SH, MH menilai bahwa Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers tidak bersifat lex specialis atau hukum yang bersifat khusus dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini disebabkan UU No.40 tahun 1999 tidak ada ketentuan yang mengatur perbuatan pidana berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pers yang merupakan Pasal padanan dari KUHP.

“Undang-Undang Pers lebih tepat disebut sebagai UU administrasi yang didalamnya terdapat ketentuan pidana atau administratif penal law,” ucap Ibnu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Lanjut dia, ketentuan administrasi dalam UU Pers, bertalian dengan syarat bagi perusahaan pers nasional yang harus berkedudukan sebagai badan hukum. Sedangkan ketentuan pidana yang diatur di dalam UU a quo sama sekali tidak ada hubungannya dengan pasal-pasal di dalam KUHP yang kerap dijadikan sarana untuk menjerat insan pers dalam melaksanakan tugasnya.

“Selain itu berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap produk Pers Nasional, UU Pers juga tidak memiliki pandangan yang tegas siapa yang harus dibebankan pertanggungjawaban,” kata dia. Ujung-ujungnya, kata dia, yang digunakan adalah UU KUHP, atau yang kini sedang ngetrend adalan UU ITE bagi insan pers dari media online.

Dosen Pascasarjana Universitas, Mathlaul Anwar Banten itu menekankan, di dalam Pasal 12 terdapat frasa “penanggungjawab”. Semestinya, sesuai dengan doktrin pertanggungjawaban badan hukum penanggungjawab adalah pihak yang seharusnya dibebankan pertanggungjawaban. Namun ketentuan itu menjadi ambigu dan tidak berkepastian hukum disebabkan di dalam penjelasan Pasal 12 disebutkan “sepanjang menyangkut ketentuan pidana mengikuti peraturan perundang-undangan”.

Dengan frasa “perundang-undangan” maka berdasarkan sistematika hukum, insan pers tetap didudukkan sebagai subjek hukum alami (recht persoon). Hal ini pada berakibat, bila terjadi perbuatan Pidana dalam melaksanakan fungsi pers, insan pers bisa dijerat dengan UU pidana lain di luar UU Pers itu sendiri, seperti UU ITE.

“Terutama wartawan media online, bilamana dalam pelaksanaan fungsi pers melakukan suatu perbuatan yang dianggap memenuhi rumusan delik di dalam UU No. 19/2016 tentang ITE, akan sangat mudah penegak hukum menjerat dengan UU tersebut,” papar dia.

Sebelumnya saat pelatihan Jurnalistik dan Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Wartawan di Batiqa Hotel Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa 17 April 2018, Ibnu menekankan bahwa politik hukum pemerintah belum berpihak kepada kalangan insan pers.

“Untuk itu, Ikatan Wartawan Online (IWO) sebaiknya menginisiasi agar Pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU Pers yang berkepastian hukum dengan menjadikan UU Pers sebagai Lex spesialis dalam menjerat kalangan pers dari kalangan industri pers nasional,” tutur dia.

Ibnu yang juga Ketua Bidang Hukum dan Advokasi PP IWO itu menambahkan bahwa Lex specialis dapat dirumuskan dengan menjadikan sarana pidana sebagai alat terakhir (ultimum remedium).

“Caranya dengan mengedepankan penyelesaian melalui sarana restoratif justice dan mengedepankan etika profesi. Sehingga para pekerja pers yg beritikad baik tidak berada dalam bayang-bayang ancaman pidana,” demikian Ibnu. (IWO)

22,554 thoughts on “IWO: Politik Hukum Pemerintah Belum Berpihak Kepada Kemerdekaan Pers

  1. Stand For Ukraine says:

    fantastic post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this. You should continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

  2. ms-marvelsjaez says:

    Была развернута юбилейная фотовыставка, демонстрировался документальный фильм «Юрий Гагарин легенда и человек».

  3. ms-marveloxjtw says:

    Красивой, недоступной Вике, а также анимационный фильм Светланы Разгуляевой «Почему банан огрызается».

  4. ms-marvelmjbeu says:

    Карибского моря: Проклятие черной жемчужины» («Каскад-фильм»), собравший 9 миллионов долларов, и «Матрица

  5. ms-marvelojbbm says:

    Портрет нашего среднестатистического современника, хотя, говорят, фильм пользовался бешеным успехом в США, и

  6. Austinvof says:

    Another benefit of pay by phone bill slots is that you have to give out relatively less personal information from the users. This might appeal to many punters who are not comfortable about sharing data online. As the payments are going to be added to the bull, you don’t have to give out a bank account or a credit card number to the casino or third party. Rather all billing can be taken care of by the punter with the carrier later on through a secure method you choose. One of the longest-running casino bonus deals is the ‘deposit match bonus’ and it’s the best option for boosting your casino balance. The casino will match your deposit with an amount related to a percentage which could be anything from 25% to 500%! Play at an online casino, and pay with phone credit on your monthly bill. Payforit casinos are those that let you pay for real money games by mobile phone. Casino companies are increasingly enabling this new payment method, with the biggest names in gambling already offering this exciting way to pay. Here you can learn more about the payment option and see the best casinos for payforit. Why not get started now at our top pay by phone casino Jackpot City Casino. http://blog.techmechrobo.com/community/profile/isidrarea553321/ The concept of a progressive jackpot has appeared in the online casino industry relatively recently. The progressive jackpot means a gradually increasing prize fund. The more the players play and bet – the prize pool increases as well. It should be noted that such jackpots are usually offered in slots, but once in a while, you can encounter them in blackjack or poker. So, if you decided to play a progressive jackpot and you want to make a deposit via Bitcoin, you will be glad to find out that the most prominent software developers back the acceptance of Bitcoin as a payment method equal to the well-established e-wallets. In this guide, we’ll review the 10 Best Bitcoin Slots Casinos taking the online gaming scene by storm. We’ll cover everything you’ll ever need to know about Bitcoin Slots Machines, with expert reviews, tips for signing up, the benefits of playing in Bitcoin, and more. We’ll even throw in a quick terminology guide of the most frequently used Bitcoin and Bitcoin casino slots machine games terms.

  7. Examine This Report on p2p says:

    Therefore When the instrument is subsequently dishonoured, the personal debt revives, along with the creditor could sue either over the instrument or on the first debt. The functions may, having said that, agree that acceptance of a negotiable instrument shall function being an complete payment, in which case, if the instrument is dishonoured, the creditor may perhaps sue around the instrument although not on the first credit card debt. A payment could possibly be created by the mere transfer of figures within an account with no cash changing hands. If products are recognized in pleasure of the credit card debt, this constitutes payment.Examine This Report on p2p

  8. rdiet says:

    It is really a great and useful piece of information. I’m glad that you shared
    this helpful info with us. Please stay us up to date like this.
    Thank you for sharing.

Comments are closed.