Karawang – Media Online menjadi salah satu unsur untuk meredam konflin Pemilu 2019. Hal tersebut terangkum dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Karawang, di hotel Swiss Bell In Karawang, Rabu, (21/11/2018) dengan tema ‘Peran Media Online Dalam Meredam Konflik Pemilu 2019’.
Tiga pemateri yang menjadi panelis diskusi yakni Wakil Ketua DPRD Karawang, Sri Rahayu Agustina, Ketua KPU Karawang, Miftah Farid, dan Bendahara Pengurus Pusat PP IWO Dwi Christianto. Sementara itu Ketua Bawaslu Karawang, Kursin Kurniawan tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Pemateri pertama, Sri Rahayu yang juga bertarung sebagai Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan konstelasi politik jelang pemilu 2019 di Karawang yang berpotensi menjadi konflik. “Di Karawang ini baru Pilkades serentak, dan banyak parpol ikut masuk dalam Pilkades. Sehingga potensi konflik di masyarakat meningkat karena campur tangan parpol didalam Pilkades,” ucap Sri.
Selain itu menurut Sri, saat ini bercokol 5-6 Caleg ditiap Desa karena sama domisilinya yang bertarung memperebutkan suara. “Perlu diketahui di setiap Desa di Karawang ada 5-6 Caleg bertarung. Ini bibit konflik yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Ketua KPU Karawang, Miftah Farid, menyebutkan ada 1000 lebih Caleg yang berkompetisi berebut suara dalam Pemilu 2019 nanti. “1000 lebih Caleg bertarung di Karawang, potensi konfliknya tinggi,” ucap Miftah.
Potensi konflik juga sangat mungkin terjadi akibat adanya aturan ambang batas parlemen yang naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen. “Pastinya masing-masing parpol mati-matian berjuang agar dapat lolos ambang batas parlemen. Jika tidak lolos, implikasinya parpol tersebut tidak punya kursi di DPR RI sehingga menjatuhkan pamor parpol itu sendiri,” ujarnya.
Pemateri terakhir, Bendahara PP IWO, Dwi Christianto menyoroti tren media sosial dijadikan sumber informasi dalam pemberitaan oleh wartawan. Dwi meminta agar setiap wartawan memvalidasi ulang informasi di medsos ke sumber yang kompeten. “Boleh saja wartawan mengambil sumber dari media sosial, cuma validasi lagi informasi tersebut. Lebih baik agak lambat dalam memberitakan daripada memberitakan sesuatu yang salah atau hoax,” ujar Dwi.
Dwi juga menyarankan kepada setiap wartawan terutama wartawan media online bisa melakukan tracking sebuah kebenaran informasi di media sosial dengan membuka website www.cekfakta.com untuk menghindari memberitakan hoax di tahun politik.
Dari ketiga pemateri, semuanya sepakat bahwa media online sangat efektif dalam meredam konflik jelang Pemilu 2019 karena masyarakat sudah melek informasi melalui internet via gawai.
Setali tiga uang Ketua IWO Karawang, Ega Nugraha menjelaskan saat ini terhimpun 24 media online Karawang dan Regional Jawa Barat yang bergabung bersama IWO. 24 media online tersebut menurut Ega, solid dan kompak menjadi mitra dan sosial kontrol pemerintah termasuk ikut serta dalam upaya meredam konflik Pemilu 2019 dengan cara memberitakan sesuatu yang mencerdaskan dan anti hoax.
Mulai bergemanya keberadaan media online di Karawang, memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam dunia jurnalistik dewasa ini. Tak pelak media online dan tentunya wartawan media online menjadi bagian holistik yang tidak terpisahkan dalam dinamika pemerintahan di Karawang saat ini.
Karena itu Wakil Bupati Karawang, Jimmy Ahmad Zamakhsyari sambutannya di acara diskusi publik, IWO Karawang, mempersilahkan seluruh wartawan media online terutama yang tergabung dalam IWO dapat melakukan otokritik kepada Pemda Karawang. “Silahkan wartawan media online bekerja di Pemda Karawang tentu dengan misi otokritik sampai tuntas dengan tujuan adanya perubahan perilaku menjadi lebih baik,” ucap Jimmy saat memberikan sambutan,
Jimmy menjelaskan otokritik wartawan media online dapat dilakukan di tiga bidang yaitu, manajerial pemerintahan, manajerial keuangan pemerintahan, dan manajerial responsibility pemerintahan. “Silahkan otokritik kami selaku pemerintah tentunya yang berkaitan dengan tugas kami. Contohnya kalau ada keuangan negara digunakan aparatur negara secara tidak transparan silahkan kritik,” ujarnya.